Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang Sabtu 27 September 2025 Proyek pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Kota Pangkalpinang senilai hampir Rp3,8 miliar menjadi sorotan publik beralamat jln, rasakunda, Kelurahan sriwijaya, Kecamatan Gerimaya, Kota Pangkalpinang.
Sejumlah pihak menduga adanya indikasi penggelembungan nilai kontrak dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh media ini, proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan tersebut tercatat dengan Nomor Kontrak 012/001/SP/PPK-LABKES/V/2025 tanggal 14 Mei 2025. Nilai kontrak sebesar Rp3.789.141.385 dengan penyedia jasa CV Construction Line Mandiri. Masa pelaksanaan proyek 150 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Proyek ini menggunakan dana APBD DAK Tahun Anggaran 2025.
Publik mempertanyakan besarnya nilai kontrak yang hanya untuk satu unit bangunan laboratorium. Sejumlah sumber menduga, sebelum tender dimulai, sudah ada pengaturan pemenang tender dan adanya hubungan kedekatan antara pihak penyedia jasa dan oknum pejabat terkait.
Selain itu, temuan tim media di lapangan menunjukkan plang proyek ditempatkan di lokasi yang tersembunyi, bukan di area publik yang mudah diakses masyarakat. Hal ini memicu dugaan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi publik (KIP).
Yang dibutuhkan masyarakat adalah transparansi penggunaan anggaran negara. Jangan sampai proyek miliaran rupiah justru dijalankan secara tertutup,” kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lokasi proyek.
Masyarakat juga meminta pihak berwenang, baik aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas internal pemerintah, segera menyelidiki dugaan praktik KKN dalam proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Kota Pangkalpinang tersebut. Transparansi dokumen kontrak, laporan hasil audit, dan detail pengadaan dinilai perlu segera dipublikasikan agar publik mengetahui kejelasan anggaran.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai keterbukaan informasi publik adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa akuntabilitas yang jelas, proyek bernilai miliaran rupiah berpotensi menimbulkan kecurigaan dan menggerus kepercayaan warga.
Tim media akan terus memantau dan mengawal proses pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Kota Pangkalpinang ini, dengan harapan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tim media konfirmasi Sekretaris daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dugaan penggelembungan nilai Kontrak.
Adapun pertanyaan,”
1. Apa dasar nilai proyek pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Kota Pangkalpinang yang mencapai Rp3,7 miliar lebih?
2. Bagaimana proses pengadaan proyek ini dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat?
3. Apa langkah yang telah diambil Dinas Kesehatan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana?
4. Apakah sudah dilakukan audit atau evaluasi untuk memastikan nilai proyek sesuai kebutuhan?
Balasan pesan atas pertanyaan tim media dari Sekda Pemkot Pangkalpinang,” ( Terimakasih, nanti konfirmasi bisa langsung ke PA/KPA dinas Kesehatan ya..tks ).
Saat tim media konfirmasi Kadis Kesehatan Pemkot Pangkalpinang dengan pesan singkat whats app, hingga saat ini belum ada balasan.
Sikap bungkam,” Kadis Kesehatan Pemkot Pangkalpinang, seorang pejabat Publik,? Alergi terhadap wartawan, semestinya harus bijak dalam menyikapi betapa penting transparansi dan konfirmasi tim media,’ untuk menyeimbangi pemberitaan agar berimbang, untuk memberikan kepercayaan kepada Publik.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan saat ini.
Hingga berita ini ditayangkan, tim media masih berupaya mengonfirmasi Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolda Bangka belitung dan Pihak pihak terkait demi keberimbangan dalam pemberitaan.@tim7
